TERNATE, – Wali Kota Ternate, Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si., secara resmi menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan Ke-I Tahun Sidang 2026 DPRD Kota Ternate, Senin (9/11/2026).
Penyampaian nota keuangan tersebut merupakan tahapan penting dalam proses pembahasan kebijakan anggaran daerah, sekaligus menjadi dasar bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk mencermati arah kebijakan pendapatan, belanja, serta pembiayaan Kota Ternate pada tahun anggaran mendatang.
Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang Kantor DPRD Kota Ternate itu dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi A. Im, S.T. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, Wakil Ketua I DPRD Amin Subuh, S.H., Wakil Ketua II DPRD Jamian Kolengsusu, serta Sekretaris Daerah Kota Ternate, Dr. H. Rizal Marsaoly, S.E., M.M.
Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten dan staf ahli Wali Kota, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat dan lurah di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.
Dalam penyampaiannya, Tauhid Soleman menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027 tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan perkembangan kebijakan fiskal nasional yang turut memengaruhi kemampuan keuangan daerah.
Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.
Menurutnya, perubahan kebijakan transfer tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam merancang struktur APBD, sehingga perencanaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dapat disusun secara realistis serta sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
“Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027 tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku, sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan fiskal nasional, terutama terkait alokasi Transfer ke Daerah. Penyesuaian tersebut menjadi dasar dalam merancang struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah,” jelas Wali Kota.
Pemerintah Kota Ternate berharap pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD dapat berjalan secara konstruktif dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan, kesinambungan program prioritas, serta efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Pembahasan tersebut juga menjadi momentum untuk memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki perencanaan yang terukur, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Melalui tahapan pembahasan bersama DPRD, RAPBD 2027 diharapkan dapat menghasilkan kebijakan fiskal daerah yang mampu menjaga stabilitas keuangan sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan Kota Ternate.
Selanjutnya, substansi nota keuangan dan rancangan APBD tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut antara pihak eksekutif dan legislatif sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, proses penyusunan APBD 2027 diharapkan tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen kebijakan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Ternate.
Kaperwil Malut: SM
Tinggalkan Balasan