OPINI
Oleh: Salmun M. Kairatu, S.Pd.
Penegakan hukum merupakan salah satu ukuran penting untuk melihat sejauh mana sebuah negara benar-benar menjunjung tinggi keadilan. Dalam negara hukum, tidak boleh ada seseorang yang merasa lebih tinggi dari hukum hanya karena memiliki jabatan, kekuasaan, pangkat, maupun pengaruh tertentu. Semua orang harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi yang memiliki mandat menjaga keamanan, ketertiban, dan menegakkan hukum memegang peranan penting dalam mewujudkan prinsip tersebut. Karena itu, profesionalisme, integritas, transparansi, dan keberanian dalam bertindak harus menjadi karakter utama setiap personel Kepolisian.
Namun, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tidak cukup dibangun melalui slogan dan pernyataan institusi. Publik membutuhkan bukti nyata bahwa hukum benar-benar berjalan secara adil, konsisten, dan tidak memilih siapa yang harus diperiksa atau ditindak.
Sudah saatnya prinsip bahwa hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah, tetapi juga harus tegas ke atas, benar-benar diwujudkan dalam praktik. Jangan sampai masyarakat kecil begitu mudah berhadapan dengan proses hukum, sementara pihak yang memiliki jabatan dan kekuasaan justru terkesan sulit disentuh ketika muncul dugaan pelanggaran.
Prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bukan sekadar kalimat konstitusional. Prinsip tersebut merupakan jaminan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dan berhak mendapatkan perlakuan hukum yang adil tanpa diskriminasi.
Penegakan hukum yang konsisten juga harus menyentuh lingkungan pemerintahan. Apabila terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan, penyimpangan anggaran, praktik korupsi, maupun tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat, aparat penegak hukum harus berani melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jabatan pemerintahan bukanlah tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Sebaliknya, semakin besar kewenangan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat.
Hal yang sama berlaku di lingkungan internal Kepolisian. Institusi Polri harus berani menunjukkan keteladanan dengan melakukan pembenahan terhadap setiap anggotanya yang diduga terlibat persoalan hukum, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin, maupun pelanggaran kode etik profesi.
Jangan sampai seragam dan pangkat justru dipandang sebagai perlindungan untuk menghindari proses hukum. Anggota Polri tetap merupakan warga negara yang terikat pada hukum dan wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang terbukti melanggar ketentuan.
Dalam konteks ini, fungsi pengawasan internal, termasuk Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), harus berjalan secara objektif dan profesional. Setiap laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran anggota Polri perlu ditindaklanjuti secara serius, bukan sekadar menjadi catatan administratif yang tidak memberikan kepastian.
Keberanian menindak anggota sendiri yang terbukti melakukan pelanggaran bukanlah tindakan yang menjatuhkan kehormatan institusi. Justru sebaliknya, langkah tersebut menunjukkan bahwa Polri memiliki komitmen untuk menjaga integritas, memperbaiki kelemahan internal, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.
Publik tentu tidak menginginkan penegakan hukum yang dipengaruhi kepentingan kelompok, hubungan personal, maupun kedekatan dengan kekuasaan. Masyarakat menginginkan aparat yang berdiri di atas kepentingan hukum dan mampu memberikan perlakuan yang sama kepada siapa pun.
Di sisi lain, setiap laporan dan dugaan pelanggaran harus tetap ditangani berdasarkan bukti, prosedur, dan ketentuan hukum yang berlaku. Asas praduga tak bersalah wajib dihormati. Tidak boleh ada seseorang yang langsung dianggap bersalah hanya karena tuduhan, tetapi tidak boleh pula ada laporan yang diabaikan hanya karena pihak yang dilaporkan memiliki kedudukan tertentu.
Penegakan hukum yang berintegritas harus berjalan beriringan dengan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat berhak mengetahui bahwa laporan yang disampaikan telah ditangani secara serius, sementara proses penyelidikan dan penyidikan tetap harus menghormati ketentuan kerahasiaan serta hak-hak semua pihak.
Kepercayaan publik terhadap Polri tidak lahir dari banyaknya kegiatan seremonial, pernyataan keberhasilan, atau pencitraan institusi. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat melihat aparat hadir memberikan perlindungan, bertindak adil, melayani tanpa diskriminasi, dan berani menindak pelanggaran tanpa melihat siapa pelakunya.
Karena itu, konsistensi penegakan hukum harus berlaku dalam tiga ruang utama: terhadap masyarakat umum, terhadap pejabat dan aparatur pemerintahan, serta terhadap anggota internal Kepolisian sendiri. Tidak boleh ada standar hukum yang berbeda hanya karena perbedaan status dan kedudukan.
Polri juga perlu terus memperkuat pengawasan, pendidikan integritas, profesionalisme, serta keterbukaan terhadap kritik masyarakat. Kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan dan memperkuat kepercayaan publik, bukan dipandang sebagai ancaman terhadap institusi.
Pada akhirnya, kehormatan sebuah institusi penegak hukum tidak diukur dari seberapa tinggi pangkat pejabatnya atau seberapa besar kewenangannya, melainkan dari seberapa konsisten institusi tersebut menjalankan hukum. Keteladanan harus dimulai dari internal, kemudian diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat.
Kita berharap Polri terus memperkuat komitmen menjadi institusi yang profesional, humanis, transparan, dan berintegritas. Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan keamanan, tetapi juga membutuhkan kepastian bahwa ketika berhadapan dengan persoalan hukum, mereka akan mendapatkan perlakuan yang adil.
Hukum harus menjadi panglima, bukan menjadi alat kekuasaan. Tidak ada jabatan yang kebal hukum, tidak ada pangkat yang lebih tinggi dari hukum, dan tidak ada kekuatan yang boleh menghalangi tegaknya keadilan. Sebab, keadilan sejati hanya dapat terwujud ketika hukum berani ditegakkan kepada siapa pun tanpa pandang bulu.
Penulis
Salmun M. Kairatu, S.Pd.
Pemerhati Persoalan Publik dan Jurnalis.
Tinggalkan Balasan