LABUHA – Sejumlah mahasiswa asal Desa Indari bersama pemuda-pemudi Desa Indari menggelar aksi demonstrasi di Polres Halmahera Selatan dan Kantor Bupati Halmahera Selatan. Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus kritik terhadap sejumlah persoalan pelayanan publik, penegakan hukum, dan pemerataan pembangunan yang dinilai belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah maupun pihak terkait.
Dalam aksi tersebut, Ikatan Pelajar Mahasiswa Indari (IPMI) bersama pemuda-pemudi Desa Indari membawa enam tuntutan utama yang dianggap menyangkut kepentingan dan kebutuhan masyarakat Bacan Barat.
“Kami hadir bukan untuk mencari sensasi, tetapi untuk menyuarakan persoalan masyarakat yang selama ini membutuhkan perhatian serius. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus memahami bahwa jabatan merupakan amanah untuk melayani masyarakat, bukan sekadar kekuasaan tanpa tanggung jawab,” tegas Rasodin Akmal.
ENAM TUNTUTAN IKATAN PELAJAR MAHASISWA INDARI DAN PEMUDA DESA INDARI.
1. Mendesak Pencopotan Kapolsek Bacan Barat
Mahasiswa dan pemuda Desa Indari mendesak Kapolres Halmahera Selatan agar mengevaluasi dan mencopot Kapolsek Bacan Barat. Desakan tersebut dilatarbelakangi oleh penilaian massa aksi terhadap penanganan persoalan pemalangan jalan yang dianggap belum serius dan belum menunjukkan penyelesaian yang memuaskan.
Rasodin Akmal menilai aparat kepolisian harus hadir secara profesional dalam menjalankan tugas, terutama ketika masyarakat membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan.
“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi kepolisian akibat persoalan yang tidak ditangani secara serius. Kami meminta adanya evaluasi terhadap kinerja Kapolsek Bacan Barat, khususnya dalam penanganan persoalan pemalangan jalan,” tegasnya.
2. Mendesak Pencopotan Kepala Dinas Perhubungan Halmahera Selatan
Tuntutan kedua ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan. Mahasiswa dan pemuda Desa Indari menilai terdapat janji pelayanan transportasi laut yang belum terealisasi sebagaimana yang disampaikan sebelumnya.
Persoalan tersebut berkaitan dengan kapal Vinencia yang sebelumnya dijanjikan akan melakukan aktivitas sandar di Pelabuhan Indari, baik pada saat keberangkatan maupun kepulangan. Namun, menurut massa aksi, realisasi pelayanan tersebut tidak sesuai dengan janji yang telah disampaikan.
Rasodin Akmal menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian pelayanan transportasi laut, bukan sekadar janji yang tidak memiliki kejelasan pelaksanaan.
“Kalau memang sudah ada janji bahwa kapal Vinencia akan sandar di Pelabuhan Indari, maka harus ada realisasi. Jangan masyarakat diberikan harapan, tetapi pada akhirnya tidak ada kepastian. Kami mendesak Bupati Halmahera Selatan mengevaluasi Kepala Dinas Perhubungan atas persoalan tersebut,” ujarnya.
3. Mendesak Kehadiran Puskesmas Rawat Inap di Desa Indari
Mahasiswa dan pemuda juga mendesak pemerintah daerah agar menghadirkan fasilitas Puskesmas Rawat Inap di Desa Indari.
Menurut mereka, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh diabaikan. Ketersediaan fasilitas rawat inap sangat penting untuk memberikan penanganan awal terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan medis secara intensif, terutama dalam kondisi darurat.
Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berbicara mengenai peningkatan pelayanan kesehatan, tetapi juga menghadirkan fasilitas yang dapat dijangkau langsung oleh masyarakat.
4. Mendesak Prioritas Tenaga Kerja Lokal pada Program MBG, KNMP, dan Transmigrasi
Tuntutan berikutnya berkaitan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), serta program transmigrasi di Desa Indari.
Mahasiswa dan pemuda menegaskan bahwa masyarakat lokal harus mendapatkan prioritas dalam kesempatan kerja yang terbuka melalui berbagai program pembangunan tersebut.
Rasodin Akmal menilai jangan sampai program pemerintah yang dilaksanakan di wilayah Desa Indari justru tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat, khususnya dalam membuka lapangan pekerjaan.
“Kalau program pembangunan hadir di Desa Indari, maka masyarakat lokal harus menjadi bagian penting dari proses pembangunan tersebut. Jangan sampai tanah dan wilayah kami menjadi tempat pelaksanaan program, tetapi kesempatan kerja justru lebih banyak dinikmati oleh tenaga kerja dari luar daerah. Prioritaskan masyarakat lokal sesuai kompetensi dan kebutuhan pekerjaan,” tegasnya.
5. Mendesak Pemerintah Memprioritaskan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
Selain pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian serius mahasiswa dan pemuda Desa Indari.
Menurut Rasodin Akmal, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada proyek fisik, tetapi harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan kapasitas generasi muda.
Pemerintah daerah diharapkan menghadirkan program pemberdayaan, pelatihan keterampilan, serta kesempatan pengembangan kapasitas bagi generasi muda agar mampu bersaing dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.
6. Mendesak Perbaikan Infrastruktur Jalan Labuha–Indari pada Titik Rawan
Persoalan terakhir yang menjadi sorotan adalah kondisi infrastruktur jalan penghubung Labuha–Indari yang hingga saat ini masih membutuhkan perhatian serius.
Mahasiswa dan pemuda mendesak pemerintah daerah agar segera memperbaiki sejumlah titik jalan yang rusak dan rawan kecelakaan.
Selain itu, mereka mempertanyakan alasan pengaspalan jalan yang terputus di belakang Desa Sumatingi dan belum dilanjutkan sampai ke Desa Indari.
Kondisi jalan yang berdebu, berlubang, dan rusak tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna kendaraan roda dua maupun roda empat, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
Debu yang beterbangan turut dikeluhkan masyarakat karena dapat mengganggu kesehatan, seperti menyebabkan iritasi mata dan gangguan pernapasan.
Rasodin Akmal menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan kepastian terkait kelanjutan pembangunan jalan tersebut.
“Mengapa pengaspalan jalan terputus di belakang Desa Sumatingi? Mengapa tidak dilanjutkan sampai ke Desa Indari? Apakah masyarakat bacan barat tidak memiliki hak yang sama untuk menikmati pembangunan infrastruktur yang layak? Pemerintah harus menjawab pertanyaan ini secara terbuka,” tegasnya.
” Pak Bupati, jangan biarkan rakyat terus menunggu janji yang tidak jelas realisasinya. Kapolres Halmahera Selatan, jangan biarkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian melemah. Kami menuntut tanggung jawab, transparansi, evaluasi, dan tindakan.
RAKYAT MEMBUTUHKAN BUKTI, BUKAN JANJI. MAHASISWA AKAN TERUS MENGAWAL, MENGKRITIK, DAN MENUNTUT KEADILAN!
Tinggalkan Balasan