OBILATU, SHERLY MALUT – Sudah sekitar 20 tahun masyarakat Desa Manatahan, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, menggantungkan harapan hidup pada kekayaan alam yang tersimpan di tanah kelahiran mereka. Namun, di balik perjalanan panjang pertambangan rakyat tersebut, masih tersisa persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius pemerintah, yakni kepastian legalitas dan masa depan pengelolaan sumber daya alam.
Dua dekade bukanlah waktu yang singkat. Selama kurang lebih 20 tahun, aktivitas pertambangan rakyat telah menjadi bagian dari perjalanan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat Manatahan di Pulau Obilatu.
Di balik setiap butiran emas yang diperoleh, tersimpan kisah perjuangan masyarakat. Ada seorang ayah yang bekerja keras demi memenuhi kebutuhan keluarga, ada seorang ibu yang berharap anak-anaknya dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi, serta ada generasi muda yang ingin membangun masa depan tanpa harus meninggalkan kampung halaman.
Bagi masyarakat Manatahan, kekayaan alam bukan sekadar potensi ekonomi. Ia telah menjadi salah satu tumpuan kehidupan yang memberikan harapan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayai pendidikan anak, memperbaiki rumah, hingga menggerakkan roda ekonomi desa.
Namun, di tengah perjalanan panjang tersebut, muncul sebuah ironi yang patut menjadi perhatian pemerintah. Aktivitas pertambangan rakyat telah berlangsung selama kurang lebih dua dekade, tetapi kepastian untuk memperoleh ruang pengelolaan yang legal, tertata, dan sesuai ketentuan perundang-undangan masih menjadi harapan masyarakat.
JANGAN BIARKAN MASYARAKAT TERUS BERADA DALAM KETIDAKPASTIAN
Persoalan ini seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi aktivitas pertambangan, tetapi juga dari sisi tanggung jawab negara dalam memberikan solusi kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada potensi sumber daya alam di wilayahnya.
Pemerintah pusat maupun Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya instansi teknis yang membidangi pertambangan, diharapkan tidak menutup mata terhadap kondisi masyarakat Manatahan.
Pemerintah perlu melakukan kajian dan evaluasi menyeluruh terhadap potensi wilayah pertambangan rakyat, termasuk kemungkinan penataan melalui mekanisme Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan perizinan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sepanjang memenuhi persyaratan hukum dan ketentuan yang berlaku.
Sebab, legalitas bukan hanya persoalan administrasi. Kepastian hukum menjadi pintu masuk agar aktivitas pertambangan dapat diawasi, keselamatan pekerja diperhatikan, pengelolaan lingkungan dikendalikan, serta manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih terarah oleh masyarakat dan daerah.
Masyarakat tidak meminta agar aturan diabaikan. Yang dibutuhkan adalah keberpihakan kebijakan, pendampingan, transparansi, dan jalan keluar yang nyata agar potensi kekayaan alam di tanah mereka dapat dikelola secara bertanggung jawab.
DUA PULUH TAHUN PERJUANGAN, KINI SAATNYA PEMERINTAH MEMBERIKAN JAWABAN
Jangan sampai kekayaan alam yang begitu besar hanya menjadi cerita tentang potensi, sementara masyarakat yang hidup berdampingan dengan sumber daya tersebut terus dihadapkan pada ketidakpastian.
Sudah saatnya pemerintah turun langsung melihat kondisi di lapangan, mendengar aspirasi masyarakat, mengidentifikasi persoalan, serta menjelaskan secara terbuka langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mewujudkan pertambangan rakyat yang legal dan berkelanjutan.
Sebab, pembangunan tidak cukup hanya berbicara tentang investasi dan angka pertumbuhan ekonomi. Pembangunan juga harus menyentuh kehidupan masyarakat kecil yang selama puluhan tahun berjuang menghidupi keluarga dari tanah kelahirannya sendiri.
Emas mungkin tersimpan di dalam perut bumi Manatahan, tetapi harapan terbesar masyarakat justru terletak pada hadirnya pemerintah yang mampu memberikan kepastian.
Dua puluh tahun telah berlalu. Masyarakat Manatahan tidak hanya membutuhkan perhatian, tetapi juga tindakan nyata. Jangan biarkan perjuangan mereka terus berjalan tanpa kepastian hukum dan arah masa depan yang jelas.
Kini saatnya kekayaan alam Pulau Obilatu menjadi jalan menuju kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar potensi yang terus menyisakan tanda tanya.
Tinggalkan Balasan