HALMAHERA TENGAH, — Pelayanan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di salah satu SPBU Desa Nurweda, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, menuai sorotan masyarakat. Pasalnya, sejumlah orang terlihat melakukan pengisian BBM jenis Pertamax menggunakan jeriken berukuran sekitar 20 hingga 25 liter, sementara kendaraan masyarakat masih mengantre panjang untuk mendapatkan pelayanan, Sabtu (7/11/2026).
Berdasarkan pantauan awak media di lokasi, aktivitas pengisian BBM menggunakan jeriken terlihat berlangsung secara bergantian. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pelayanan SPBU, terutama ketika kendaraan roda dua maupun roda empat harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan giliran pengisian.
Sejumlah sopir yang ditemui di lokasi mengaku kecewa terhadap kondisi pelayanan tersebut. Mereka menilai pengelola SPBU seharusnya mengutamakan ketertiban antrean dan memastikan seluruh konsumen mendapatkan pelayanan secara adil tanpa adanya perlakuan yang merugikan pengguna kendaraan.
“Seharusnya kendaraan yang sudah mengantre lebih dahulu dilayani. Kalau jeriken terus masuk, kami yang menggunakan mobil harus menunggu berjam-jam,” ungkap salah seorang sopir.
Keluhan serupa disampaikan pengendara sepeda motor. Mereka mempertanyakan dasar pelayanan pembelian BBM menggunakan jeriken di tengah panjangnya antrean kendaraan, termasuk siapa yang mengawasi aktivitas tersebut dan bagaimana mekanisme pembatasan pembelian diterapkan oleh operator SPBU.
Saat dikonfirmasi, salah seorang karyawan SPBU bernama Ulis menyampaikan bahwa pembelian menggunakan jeriken tetap dapat dilayani. Namun, menurut keterangannya, pihak SPBU berupaya membatasi pengisian sekitar 50 liter agar tidak menimbulkan antrean kendaraan. Pernyataan ini justru memunculkan pertanyaan mengenai dasar pembatasan tersebut, apakah mengacu pada SOP resmi Pertamina atau kebijakan internal pengelola SPBU.
Dari aspek hukum, kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi wajib mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui peraturan perundang-undangan terkait. Pengelola SPBU berkewajiban menjalankan kegiatan penjualan BBM sesuai perizinan berusaha, ketentuan operasional, serta standar keselamatan yang berlaku.
Pasal 23 UU Migas mengatur kewajiban perizinan berusaha dalam kegiatan usaha hilir. Sementara Pasal 53 huruf d mengatur sanksi pidana terhadap pihak yang melakukan kegiatan niaga BBM tanpa izin usaha niaga yang diwajibkan. Ketentuan ini perlu menjadi perhatian apabila pemeriksaan menemukan adanya kegiatan penjualan kembali BBM yang memenuhi unsur niaga tanpa izin.
Namun, perlu ditegaskan bahwa Pertamax merupakan BBM nonsubsidi sehingga pembelian menggunakan jeriken tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan BBM subsidi. Pemeriksaan harus membedakan secara jelas jenis BBM, status pembeli, tujuan penggunaan, serta apakah BBM tersebut hanya digunakan untuk kebutuhan sendiri atau diperjualbelikan kembali.
Berbeda halnya apabila ditemukan penyaluran BBM subsidi atau BBM penugasan yang tidak sesuai peruntukan. Dalam kondisi tersebut, ketentuan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 mengenai penerbitan surat rekomendasi bagi konsumen pengguna yang berhak perlu diperhatikan, termasuk persyaratan dan mekanisme penyalurannya.
Apabila pembelian jeriken diduga dilakukan untuk kepentingan perdagangan atau penjualan kembali, aparat perlu menelusuri apakah kegiatan tersebut memenuhi unsur usaha niaga BBM tanpa perizinan. Jika unsur pidananya terbukti, Pasal 53 huruf d UU Migas mengatur ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling tinggi Rp30 miliar.
Selain itu, apabila pemeriksaan menemukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah, Pasal 55 UU Migas dapat diterapkan sesuai unsur dan pembuktiannya, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar. Ketentuan tersebut tidak dapat serta-merta diterapkan terhadap pembelian Pertamax nonsubsidi.
Aspek keselamatan juga tidak boleh diabaikan. Pengisian BBM menggunakan jeriken harus memperhatikan standar keselamatan operasional SPBU, kelayakan wadah, prosedur pengisian, serta pencegahan risiko kebakaran dan bahaya listrik statis. Pedoman teknis keselamatan pengoperasian SPBU, termasuk Kepdirjen Migas Nomor 409.K/10/DJM.S/2016, perlu menjadi salah satu acuan pemeriksaan terhadap prosedur operasional di lapangan.
Atas kondisi tersebut, Pertamina Patra Niaga diminta segera melakukan evaluasi dan pemeriksaan internal terhadap SPBU Desa Nurweda. Pemeriksaan perlu mencakup SOP pelayanan jeriken, pencatatan transaksi, volume BBM yang disalurkan, identitas pembeli apabila diwajibkan, serta dasar kebijakan pembatasan pengisian 50 liter yang disampaikan karyawan SPBU.
BPH Migas juga diharapkan melakukan pengawasan sesuai kewenangannya, khususnya apabila terdapat indikasi penyimpangan distribusi BBM subsidi atau BBM penugasan. Pengawasan diperlukan untuk memastikan penyaluran BBM berlangsung sesuai peruntukan, volume, dan ketentuan distribusi yang berlaku.
Aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun instansi terkait, didesak melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi kegiatan niaga BBM tanpa izin, penyalahgunaan distribusi BBM subsidi, atau pelanggaran lain yang memenuhi unsur hukum. Pemeriksaan perlu dilakukan secara objektif dengan menelusuri pihak pembeli, tujuan pembelian, pola transaksi, serta kemungkinan adanya hubungan antara pembeli jeriken dan kegiatan penjualan kembali BBM.
Pengelola SPBU juga perlu dimintai penjelasan mengenai apakah pelayanan jeriken tersebut telah mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan operasional Pertamina. Jika terdapat kebijakan pembatasan volume, dasar tertulisnya harus dapat diperlihatkan agar tidak menimbulkan kesan bahwa pelayanan dilakukan berdasarkan keputusan sepihak operator.
Masyarakat berharap Pertamina tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga memastikan pelayanan kepada konsumen berjalan tertib, transparan, dan tidak diskriminatif. Antrean kendaraan masyarakat harus menjadi perhatian, sehingga aktivitas pembelian menggunakan jeriken tidak mengakibatkan pelayanan terhadap konsumen lainnya terabaikan.
Persoalan ini tidak boleh dianggap sekadar keluhan antrean biasa apabila di dalamnya terdapat dugaan penyimpangan distribusi atau kegiatan usaha BBM yang tidak sesuai ketentuan. Setiap aktivitas penyaluran harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi administrasi, operasional, keselamatan, maupun legalitas kegiatan usaha.
Hingga berita ini diterbitkan, Awak Media masih berupaya memperoleh keterangan resmi dari pengelola SPBU Desa Nurweda, Pertamina Patra Niaga, dan BPH Migas terkait mekanisme pengisian jeriken serta dasar pembatasan pembelian sekitar 50 liter tersebut.
Redkasi mendesak agar persoalan ini ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang transparan dan profesional. Apabila ditemukan pelanggaran, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum tanpa pandang bulu. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada seluruh pihak terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Tinggalkan Balasan