HALMAHERA SELATAN — pengacara Bambang Joisangadji, secara tegas mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan beserta DPRD-nya untuk segera menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Masyarakat Hukum Adat. Langkah ini dinilai sangat mendesak agar masyarakat hukum adat di wilayah ini mendapat perlindungan hukum yang sejajar dengan hukum positif negara .
Mengapa Perda Hukum Adat Sangat Penting?
Bambang Joisangadji menegaskan bahwa Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara jelas menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.” Namun pengakuan konstitusional ini belum dijabarkan secara memadai melalui peraturan daerah di tingkat kabupaten dan provinsi .
”Tanpa Perda yang jelas, hak-hak atas tanah ulayat, wilayah adat, dan kearifan lokal masyarakat kita berada dalam ketidakpastian hukum. Di satu sisi negara mengakui keberadaan hukum adat, tetapi di lapangan sering kali hukum positif lebih dominan sehingga masyarakat adat yang dirugikan,” ujar Bambang Joisangadji .
Ia mencontohkan berbagai kasus di Maluku Utara di mana masyarakat adat kesulitan mempertahankan wilayah leluhur mereka ketika berhadapan dengan izin usaha pertambangan atau perhutanan, karena belum ada payung hukum daerah yang spesifik dan melindungi .
Desakan kepada Pemkab dan DPRD Halsel
Kabupaten Halmahera Selatan dan DPRD Halsel untuk tidak menunda lagi penyusunan Perda tentang Masyarakat Hukum Adat .
”Pemkab dan DPRD Halsel harus menjadikan ini prioritas. Jangan sampai masyarakat adat terus berada di posisi lemah hanya karena belum ada aturan daerah yang melindungi mereka secara spesifik. Hukum adat bukan lawan hukum negara, melainkan bagian dari identitas dan keadilan bagi rakyat di daerah ini,” tegasnya .
Bambang juga menyampaikan pesan yang sama kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara agar segera menyusun kerangka kebijakan serupa di tingkat provinsi, sehingga perlindungan hukum terhadap masyarakat adat berjalan selaras dari kabupaten hingga provinsi .
Paguyuban dan Organisasi Diminta Bersama-sama Mendorong
Selain kepada pemerintah daerah, Bambang Joisangadji juga mengajak seluruh organisasi paguyuban, lembaga adat, dan elemen masyarakat sipil di Halmahera Selatan untuk tidak berdiam diri .
”Kita semua harus bergerak bersama. Tokoh adat, pemuda, paguyuban, elemen masyarakat — mari bersama-sama mendesak Perda ini segera dibuat. Jangan tunggu sampai tanah leluhur kita habis baru kita berteriak. Perda Hukum Adat adalah benteng kita bersama,” ajaknya .
Hukum Adat dan Hukum Negara Berjalan Beriringan
Di akhir pernyataannya, Bambang Joisangadji menegaskan bahwa keberadaan Perda Hukum Adat bukan untuk menentang hukum negara, melainkan memastikan keduanya berjalan beriringan — hukum positif dijalankan, sekaligus hak-hak masyarakat atas tanah leluhur, kearifan lokal, dan jati diri budaya mereka tetap terjaga dan dilindungi undang-undang .
”Ketika hukum adat diakui secara jelas dalam Perda, tidak ada lagi yang namanya ‘sengketa yang tak berujung’. Masyarakat tahu haknya, pengusaha tahu batasnya, dan pemerintah punya dasar yang kuat untuk melindungi rakyatnya,” pungkas Bambang Joisangadji .
Red:AMKEY
Pengacara Bambang Joisangadji Mendesak: Perda Hukum Adat Segera Ditetapkan di Halsel dan Maluku Utara
Tinggalkan Balasan