TIDORE KEPULAUAN, — Dugaan penjualan minyak tanah bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, minyak tanah yang seharusnya dijual berdasarkan ketentuan pemerintah diduga mencapai Rp7.000 per liter di tiga desa, yakni Desa Lifofa, Tagalaya, dan Nuku, Minggu 8/11/2026.
Informasi tersebut dihimpun dari keterangan sejumlah warga yang meminta identitasnya dirahasiakan. Mereka mengaku harus membayar sekitar Rp7.000 per liter untuk mendapatkan minyak tanah melalui pihak yang disebut mengelola pangkalan di wilayah tersebut.
Warga menyebut nama Jen Abas sebagai pihak yang berkaitan dengan pengelolaan penyaluran minyak tanah di tiga desa tersebut. Namun, status kepemilikan, legalitas, serta dokumen penunjukan resmi sebagai pengelola pangkalan masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan instansi berwenang.
Persoalan ini dinilai serius karena minyak tanah merupakan Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu yang mendapatkan subsidi pemerintah dan diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat. Karena itu, penyalurannya harus mengikuti ketentuan harga, kuota, sasaran penerima, serta mekanisme distribusi yang berlaku.
Berdasarkan keterangan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang diberitakan pada Desember 2024, HET minyak tanah untuk Kecamatan Oba Selatan ditetapkan sebesar Rp5.500 per liter berdasarkan keputusan Wali Kota. Dengan demikian, apabila dugaan penjualan Rp7.000 per liter benar terjadi, terdapat selisih Rp1.500 dari HET tersebut.
Selisih harga itu perlu menjadi perhatian Disperindagkop dan UKM Kota Tidore Kepulauan untuk memastikan apakah praktik penjualan tersebut bertentangan dengan keputusan penetapan HET yang masih berlaku. Pemeriksaan dokumen keputusan Wali Kota juga diperlukan agar dasar penindakan tidak hanya bertumpu pada informasi pemberitaan sebelumnya.
Selain persoalan harga, warga juga mengungkapkan adanya mekanisme pembagian minyak tanah menggunakan kupon. Menurut keterangan masyarakat, setiap kupon disebut dapat digunakan untuk memperoleh alokasi sekitar 12 liter minyak tanah.
Namun, warga yang tidak membawa kupon dikabarkan tidak mendapatkan pelayanan, meskipun memiliki Kartu Keluarga (KK) dan KTP dengan alamat domisili di desa setempat. Mekanisme tersebut perlu diperiksa untuk mengetahui dasar penerapannya, termasuk apakah kupon merupakan sistem pendataan resmi atau kebijakan internal pengelola pangkalan.
Akibat kondisi tersebut, sebagian warga mengaku terpaksa membeli minyak tanah melalui kios atau toko dengan harga yang disebut mencapai Rp10.000 per liter. Jika informasi ini benar, masyarakat harus menanggung beban harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan HET yang ditetapkan pemerintah.
Lebih jauh, muncul dugaan bahwa sebagian minyak tanah bersubsidi dari pihak pangkalan disalurkan kepada sejumlah kios dengan harga sekitar Rp7.000 per liter, kemudian dijual kembali kepada masyarakat dengan harga lebih tinggi. Dugaan ini perlu ditelusuri melalui pemeriksaan catatan distribusi, bukti transaksi, serta keterangan pihak-pihak yang terlibat.
Apabila terbukti penyalur resmi menjual minyak tanah kepada pengecer untuk diperjualbelikan kembali, praktik tersebut perlu diuji berdasarkan ketentuan penyaluran BBM. Surat Edaran Direktorat Jenderal Migas Nomor 14.E/HK.03/DJM/2021 menegaskan bahwa penyalur retail harus menjual kepada pengguna akhir dan dilarang menyalurkan BBM kepada pengecer yang bertujuan memperoleh keuntungan.
Di sisi lain, transparansi identitas pangkalan juga menjadi persoalan yang dipertanyakan masyarakat. Berdasarkan keterangan warga dan pantauan lapangan sebagaimana disampaikan dalam laporan ini, papan informasi yang memuat identitas pangkalan, harga jual, dan informasi penyaluran disebut belum terlihat secara jelas.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai siapa penyalur resmi yang bertanggung jawab, berapa kuota minyak tanah yang diterima, bagaimana pembagian kepada masyarakat, serta apakah seluruh distribusi telah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan.
Secara hukum, pengawasan penyaluran BBM bersubsidi antara lain berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah mengalami perubahan. Pasal 55 mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah.
Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar. Namun, penerapan ketentuan pidana itu harus didasarkan pada pembuktian unsur penyalahgunaan pengangkutan atau niaga BBM bersubsidi, bukan semata-mata karena terdapat perbedaan harga dari HET.
Selain itu, ketentuan kegiatan penyaluran BBM melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 dan aturan pelaksanaannya perlu menjadi bahan pemeriksaan terhadap status serta kewenangan pihak yang melakukan penyaluran. Dokumen kerja sama, penunjukan pangkalan, alokasi kuota, dan bukti penerimaan pasokan perlu diperiksa secara menyeluruh.
Atas persoalan tersebut, masyarakat meminta Polsek Oba segera melakukan pengecekan lapangan terhadap aktivitas penyaluran minyak tanah di Desa Lifofa, Tagalaya, dan Nuku. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan kebenaran dugaan harga Rp7.000 per liter sekaligus menelusuri alur distribusi minyak tanah bersubsidi.
Aparat kepolisian juga diharapkan memeriksa dokumen legalitas pangkalan yang disebut berkaitan dengan Jen Abas, termasuk surat penunjukan dari agen atau distributor, identitas penanggung jawab, data penerimaan pasokan, serta bukti penjualan kepada masyarakat.
Masyarakat turut meminta Disperindagkop dan UKM Kota Tidore Kepulauan bersama pihak agen dan Pertamina melakukan pengawasan terpadu. Pemeriksaan harus mencakup kesesuaian HET, jumlah kuota, mekanisme kupon, daftar penerima, serta dugaan penjualan minyak tanah kepada kios atau pengecer.
Jika ditemukan pelanggaran administratif maupun ketentuan penyaluran, instansi berwenang diminta melakukan penertiban dan menjatuhkan sanksi sesuai kewenangan serta peraturan yang berlaku. Apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur tindak pidana, aparat penegak hukum diharapkan menindaklanjutinya melalui proses hukum.
Media ini membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Jen Abas, pihak agen atau distributor, Pertamina, serta Disperindagkop dan UKM Kota Tidore Kepulauan untuk memberikan penjelasan mengenai dugaan harga di atas HET, penggunaan kupon, distribusi kepada kios, kuota, dan legalitas pangkalan.
Terpisah setlah itu Wak media mencoba menghubungi serta megrim rilisan berita ke pihak pemilik pangkalan Jen Abas guna meminta keterangan namun belum mendapatkan tanggapan balik hinga berita ini di publikasikan.
Pada prinsipnya, persoalan ini bukan sekadar perbedaan harga, melainkan menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh BBM bersubsidi sesuai ketentuan pemerintah. Publik berharap aparat dan instansi terkait segera melakukan pemeriksaan secara transparan agar distribusi minyak tanah di Oba Selatan benar-benar tepat sasaran, tidak disalahgunakan, dan tidak membebani masyarakat.
Tinggalkan Balasan