HALSEL, Sherly Malut — Masyarakat Desa Yaba, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, meminta Bupati Halsel bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) segera turun tangan menyikapi berbagai persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul keresahan masyarakat terkait pengelolaan pemerintahan dan penggunaan Dana Desa (DD) di bawah kepemimpinan Kepala Desa Yaba, Meyer Repe.
Warga mempertanyakan proses pencairan dan realisasi Dana Desa, khususnya terkait penggunaan anggaran tahap pertama yang menurut informasi masyarakat belum terlihat pelaksanaan kegiatan secara jelas di lapangan. Di sisi lain, masyarakat mempertanyakan mengapa pencairan Dana Desa tahap berikutnya dapat dilakukan.
“Kami masyarakat Yaba memohon kepada Bapak Bupati dan Dinas PMD untuk segera bertindak dan melihat langsung masalah yang terjadi di Desa Yaba. Kalau dinas tidak percaya, silakan turun ke Desa Yaba dan tanya langsung masyarakat bagaimana kondisi pemerintahan desa saat ini,” ujar salah satu warga.
Menurut warga, persoalan yang terjadi di Desa Yaba bukan hanya berkaitan dengan pengelolaan anggaran, tetapi juga menyangkut kondisi pemerintahan desa yang dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Masyarakat meminta pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan laporan administratif dari pemerintah desa. Mereka berharap DPMD melakukan verifikasi langsung dengan membandingkan dokumen perencanaan dan pencairan anggaran dengan kondisi kegiatan yang benar-benar terlaksana di lapangan.
Warga juga meminta agar seluruh kegiatan yang menggunakan Dana Desa diperiksa, mulai dari perencanaan, pencairan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.
Hal ini dinilai penting untuk memastikan setiap rupiah Dana Desa benar-benar digunakan sesuai APBDes dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Semenjak Desa Yaba dipimpin Meyer Repe, kami melihat banyak masalah yang muncul. Masalah datang bertubi-tubi. Karena itu kami minta pemerintah daerah jangan hanya duduk menerima laporan, tetapi turun langsung melihat keadaan masyarakat,” keluh warga.
Masyarakat menegaskan bahwa permintaan tersebut bukan semata-mata untuk menyudutkan kepala desa, melainkan sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Warga berharap Bupati Halsel dapat memerintahkan instansi teknis untuk melakukan pemeriksaan secara objektif sehingga seluruh persoalan dapat diketahui secara terang.
Jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya kesalahan administrasi, kelalaian maupun dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa, masyarakat meminta pemerintah mengambil langkah sesuai aturan yang berlaku.
Sebaliknya, apabila seluruh penggunaan anggaran ternyata telah sesuai ketentuan, masyarakat juga meminta pemerintah desa memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Masyarakat Desa Yaba kini menunggu langkah konkret Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan DPMD untuk turun langsung ke lapangan.
Warga berharap persoalan Desa Yaba tidak dibiarkan berlarut-larut dan segera mendapatkan penyelesaian yang transparan, objektif, serta berpihak pada kepentingan masyarakat. (Red)
Tinggalkan Balasan