JAKARTA,Sherly Malut com— Sikap empat anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Makean–Kayoa dalam menyikapi ketegangan antarwarga Desa Orimakurunga dan Desa Laluin, Kecamatan Kayoa Selatan, mendapat sorotan keras dari M. Reza A. Syadik.
Reza mempertanyakan kehadiran wakil rakyat ketika hubungan sosial antarwarga di wilayah tersebut tengah menghadapi ketegangan. Menurutnya, DPRD memang bukan aparat keamanan, namun sebagai representasi politik masyarakat, anggota DPRD memiliki ruang untuk mendorong komunikasi dan penyelesaian secara damai.
“Jangan pura-pura tuli, jangan pura-pura gagap, dan jangan seolah-olah tidak tahu. Persoalan ini sudah menjadi pembicaraan publik, bahkan diberitakan sejumlah media online di Maluku Utara. Kalau informasi seperti ini saja tidak diketahui oleh wakil rakyat dari Dapil Makean–Kayoa, lalu apa yang sebenarnya sedang mereka wakili?” tegas Reza.
Ia menilai persoalan antara warga Orimakurunga dan Laluin tidak semestinya dipandang sekadar sebagai perselisihan biasa antar-pemuda desa. Menurut Reza, ketika ketegangan berpotensi mengganggu keamanan dan hubungan sosial masyarakat, diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk mencegah situasi berkembang lebih jauh.
Reza juga menyoroti beban penanganan yang selama ini berada di tingkat pemerintahan desa, kecamatan, dan aparat keamanan.
“Jangan bebankan semua persoalan kepada kepala desa, camat, dan polisi. Mereka sudah berusaha menangani situasi di lapangan. Di mana posisi wakil rakyat? Kenapa tidak ada inisiatif untuk mempertemukan para pihak, membuka ruang dialog, atau sekadar hadir di tengah masyarakat untuk mendorong perdamaian?” ujarnya.
Menurut Reza, mandat politik tidak seharusnya hanya terlihat ketika momentum pemilu tiba. Ia menilai kehadiran wakil rakyat juga harus dirasakan masyarakat ketika menghadapi persoalan sosial yang membutuhkan komunikasi dan penyelesaian.
“Rakyat tidak membutuhkan wakil rakyat yang hanya muncul ketika ada kepentingan politik. Rakyat membutuhkan wakil yang hadir ketika situasi sulit, ketika masyarakat terancam terpecah, dan ketika konflik harus dicegah agar tidak menjadi luka sosial berkepanjangan,” katanya.
Reza kemudian mendesak empat anggota DPRD Dapil Makean–Kayoa agar mengambil langkah komunikasi dengan seluruh pihak terkait.
Ia meminta para wakil rakyat tersebut berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Kayoa Selatan dan aparat keamanan serta mendorong dialog yang melibatkan Pemerintah Desa Orimakurunga, Pemerintah Desa Laluin, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda.
“Ini bukan soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ini soal dua desa yang masyarakatnya masih berada dalam satu ruang sosial, satu kecamatan, dan sama-sama bagian dari Halmahera Selatan. Jangan sampai perselisihan sesaat melahirkan permusuhan antar-generasi,” tegasnya.
Reza menegaskan, kritik tersebut menurutnya merupakan bentuk kontrol sosial agar seluruh pihak menjalankan peran masing-masing dalam menjaga situasi tetap kondusif.
“Kalau wakil rakyat terus diam saat masyarakat sedang membutuhkan kehadiran mereka, maka wajar jika publik bertanya: untuk apa mandat politik itu diberikan kalau pada saat rakyat membutuhkan, wakilnya justru tidak terlihat?” pungkas Reza.
Hingga berita ini diturunkan, pernyataan Reza tersebut merupakan bentuk kritik dan desakan kepada empat anggota DPRD Dapil Makean–Kayoa. Keterangan dari para anggota DPRD yang menjadi sasaran kritik belum dicantumkan dalam naskah ini dan perlu diberikan ruang hak jawab apabila telah diperoleh.
(Red)
Tinggalkan Balasan