TERNATE, — Persoalan pemerataan akses pendidikan di Kota Ternate kembali mendapat sorotan. Pemerintah Kota Ternate dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara diminta mengevaluasi kebijakan pendidikan gratis agar manfaatnya tidak hanya dirasakan peserta didik di sekolah negeri, tetapi juga menjangkau siswa yang menempuh pendidikan di sekolah swasta.
Sorotan tersebut datang dari SMP Al-Irsyad Kota Ternate, Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Ternate Selatan. Sekolah swasta ini berupaya membebaskan biaya pendaftaran dan iuran komite bulanan bagi peserta didik baru kelas 7 tahun ajaran 2026 sebagai bentuk upaya meringankan beban orang tua.
Kepala SMP Al-Irsyad Kota Ternate, Fauziah, mengatakan kebijakan tersebut merupakan kesepakatan bersama dewan guru untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya di SMP Al-Irsyad.
“Untuk penerimaan siswa baru tahun ini, kami bersama dewan guru bersepakat mencoba terobosan agar orang tua yang mendaftarkan anaknya di SMP Al-Irsyad bisa gratis dari biaya pendaftaran maupun biaya komite per bulan,” ujar Fauziah saat ditemui awak media, Senin (26/10/2026).
Menurut Fauziah, sebelumnya iuran komite yang dibayarkan orang tua berada pada kisaran Rp30 ribu hingga Rp50 ribu per siswa setiap bulan. Namun, untuk peserta didik baru kelas 7 tahun ajaran 2026, sekolah berupaya membebaskan pungutan tersebut.
Kendati demikian, kebijakan itu belum sepenuhnya diketahui masyarakat. Terbatasnya sosialisasi disebut menjadi salah satu faktor yang membuat program tersebut belum banyak diketahui calon peserta didik dan orang tua.
Pada tahun ajaran 2026, jumlah peserta didik baru kelas 7 di SMP Al-Irsyad hanya mencapai 11 orang. Sementara jumlah siswa kelas 7 hingga kelas 9 secara keseluruhan tercatat sekitar 42 orang. Fauziah menilai persoalan pembiayaan menjadi salah satu tantangan terbesar sekolah swasta. Sebab, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima sekolah sangat bergantung pada jumlah peserta didik.
Ia menyebutkan, dana BOS yang diterima sekitar Rp1.320.000 per siswa setiap tahun. Dengan jumlah siswa yang terbatas, dana tersebut dinilai belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan operasional sekolah. Selain BOS, SMP Al-Irsyad juga memperoleh dukungan melalui BOSDA. Namun, menurut Fauziah, anggaran BOSDA yang diterima selama ini hanya dialokasikan sekitar enam bulan dalam satu tahun anggaran.
“Kalau dana BOSDA bisa dianggarkan selama satu tahun penuh, kemungkinan biaya pendidikan di SMP Al-Irsyad bisa kami gratiskan dari kelas 7 sampai kelas 9. Tetapi sampai saat ini BOSDA hanya enam bulan yang dianggarkan setiap tahun,” jelasnya.
Keterbatasan dukungan anggaran tersebut membuat pihak sekolah harus melakukan berbagai penyesuaian untuk menjaga kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, termasuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik honorer. Saat ini terdapat sekitar tujuh tenaga guru honorer. Namun, dari dana BOS yang tersedia, sekolah mengaku hanya mampu mengalokasikan pembayaran bagi dua tenaga, yakni petugas penjaga sekolah dan operator sekolah, sesuai ketentuan penggunaan dana BOS.
Sementara kebutuhan rutin lainnya, seperti listrik, jaringan internet atau Wi-Fi, air bersih serta operasional sekolah, tetap membutuhkan pembiayaan.
“Kami juga berusaha berkoordinasi dengan dewan guru yang mendapatkan sertifikasi untuk bersama-sama membantu menggunakan biaya pribadi, baik untuk membayar gaji honorer maupun kebutuhan lain yang menjadi kebutuhan sekolah,” ungkap Fauziah.
Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap pelaksanaan sejumlah kegiatan peserta didik. Kegiatan gerak jalan, misalnya, membutuhkan pembiayaan tambahan yang tidak seluruhnya dapat ditopang dari anggaran sekolah. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, sekolah terkadang menggelar bazar maupun kegiatan lainnya dengan melibatkan siswa dan orang tua atau wali murid.
“Kami mau tidak mau harus membuat kegiatan seperti bazar agar kegiatan sekolah bisa berjalan. Dana yang terkumpul berasal dari partisipasi siswa melalui orang tua atau wali murid,” katanya.
Di tengah kondisi tersebut, pihak sekolah berharap pemerintah daerah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap keberlangsungan sekolah swasta. Menurut Fauziah, sekolah swasta juga memiliki peran dalam menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat. Ia meminta Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kota Ternate, khususnya Dinas Pendidikan Kota Ternate, mempertimbangkan kebijakan yang lebih berpihak kepada sekolah swasta pada tahun anggaran 2027.
Menurutnya, apabila dukungan anggaran dapat diperkuat, sekolah swasta memiliki peluang lebih besar untuk mengurangi bahkan menghapus biaya komite yang selama ini menjadi salah satu beban orang tua.
“Kami berharap ke depan ada kebijakan yang lebih memperhatikan sekolah-sekolah SMP swasta di Kota Ternate sehingga biaya komite tidak lagi menjadi beban orang tua siswa,” harapnya.
Keluhan serupa disampaikan sejumlah wali murid SMP Al-Irsyad. Mereka menilai kebijakan pendidikan gratis idealnya tidak membedakan latar belakang sekolah, sepanjang peserta didik merupakan bagian dari masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan.
Salah seorang wali murid mempertanyakan apabila program pendidikan gratis hanya dinikmati siswa sekolah negeri, sementara orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta masih menghadapi biaya pendidikan.
“Kalau pemerintah provinsi maupun pemerintah kota mau gratiskan pendidikan, harus merata, bukan hanya sekolah umum saja. Kalau sekolah swasta dibiarkan begitu saja tanpa biaya gratis, bagaimana kita bicara keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia?” tegasnya.
Para wali murid berharap pemerintah dapat merumuskan skema pembiayaan yang memungkinkan siswa sekolah swasta memperoleh manfaat program pendidikan gratis atau setidaknya mendapatkan subsidi yang sepadan. Mereka juga meminta Pemkot Ternate dan Dinas Pendidikan tidak hanya melihat persoalan pendidikan dari sisi sekolah negeri, tetapi turut turun langsung melihat kondisi sekolah swasta dan mendengar aspirasi orang tua.
“Jangan hanya sekolah negeri yang diperhatikan. Kami juga berharap pemerintah jangan tidur di atas penderitaan masyarakat yang masih terbebani biaya pendidikan,” ujar salah seorang wali murid.
Untuk tahun ajaran 2026, SMP Al-Irsyad telah mengambil langkah awal dengan membebaskan biaya pendaftaran dan komite bulanan bagi siswa kelas 7. Namun, sejumlah kebutuhan tertentu masih belum dapat digratiskan, termasuk pakaian Pramuka. Pihak sekolah berencana berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Ternate untuk mencari solusi terhadap persoalan pembiayaan sekaligus menyampaikan kondisi riil sekolah swasta kepada pemerintah daerah.
Fauziah berharap evaluasi kebijakan pendidikan gratis dapat menghasilkan formula yang lebih adil bagi seluruh peserta didik, baik yang bersekolah di negeri maupun swasta. Ia menilai dukungan pemerintah sangat penting agar sekolah swasta tetap mampu memberikan layanan pendidikan yang layak tanpa membebani keluarga.
“Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Ternate agar bisa mencari solusi. Harapan kami ke depan semuanya bisa digratiskan sehingga tidak ada lagi beban bagi orang tua siswa,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan