HALTENG, — Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Tengah terus mengawal realisasi program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang dilaksanakan PT Harum Sukses Mining (HSM) bersama PT Rumah Sejahtera Jaya (RSJ), khususnya bagi masyarakat Desa Waleh dan Desa Fritu.
Komitmen tersebut ditindaklanjuti melalui pertemuan dan tatap muka bersama pihak perusahaan yang berlangsung di kantor site PT RSJ, Desa Fritu, Rabu (28/10/2026). Pertemuan ini bertujuan memastikan sejumlah kesepakatan pembangunan fasilitas publik yang telah dibicarakan bersama DPRD dapat direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pertemuan tersebut dihadiri Pimpinan DPRD Halmahera Tengah, Munadi Kilkoda dan Asrul Alting, Ketua Komisi I, serta anggota DPRD Putra Sian Arimawa, Usman A. Tigedo, dan Hasmi Saliden. Turut hadir perwakilan manajemen PT HSM dan PT RSJ.
Dalam pertemuan itu, pihak perusahaan menyampaikan bahwa manajemen telah menyetujui sejumlah program yang sebelumnya menjadi kesepakatan bersama DPRD. Program tersebut meliputi pembangunan pagar Masjid Waleh dan pembangunan ruas jalan di Desa Waleh.
Sementara itu, pembangunan asrama mahasiswa asal Desa Waleh di Kota Ternate masih menunggu penyelesaian proses balik nama sertifikat tanah yang sedang diurus oleh pemerintah desa. Setelah proses administrasi pertanahan tersebut selesai, pembangunan asrama direncanakan segera direalisasikan.
Humas PT RSJ, Ibrahim, menjelaskan bahwa anggaran pembangunan asrama mahasiswa pada prinsipnya telah mendapatkan persetujuan manajemen perusahaan. Dengan demikian, penyelesaian administrasi sertifikat tanah menjadi tahapan yang perlu dituntaskan sebelum pekerjaan fisik dimulai.
“Prinsipnya anggaran untuk asrama mahasiswa sudah disetujui oleh manajemen. Tinggal proses sertifikat tanah selesai, langsung dikerjakan,” ungkap Ibrahim.
Komisi I DPRD Halteng menegaskan bahwa program CSR dan PPM perusahaan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh kebutuhan mendasar di bidang pendidikan dan kesehatan.
Pimpinan DPRD Halmahera Tengah, Munadi Kilkoda, menyarankan agar penyusunan program CSR dan PPM ke depan diselaraskan dengan perencanaan pembangunan daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari tumpang tindih program sekaligus memastikan bantuan perusahaan tepat sasaran.
Menurut Munadi, sektor pendidikan perlu menjadi salah satu prioritas dalam perencanaan program CSR dan PPM. Dukungan perusahaan diharapkan tidak hanya berupa pembangunan gedung atau fasilitas umum, tetapi juga penyediaan sarana penunjang kegiatan belajar-mengajar.
Bentuk dukungan yang diusulkan antara lain bantuan peralatan sekolah, pemberian beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa, serta insentif tambahan bagi tenaga pengajar yang masih berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) maupun guru sukarela.
Munadi menilai persoalan kesejahteraan tenaga pengajar perlu mendapat perhatian serius. Sebab, masih terdapat guru yang status kepegawaiannya belum jelas dan harus menjalankan tugas pendidikan dengan penghasilan yang terbatas.
“Ada banyak guru kita yang belum jelas statusnya, mereka terima gaji juga apa adanya. Jadi, perusahaan sebaiknya bantu mereka dengan insentif tambahan,” kata Munadi.
Ia juga menyoroti kondisi tenaga medis yang menghadapi persoalan serupa, terutama berkaitan dengan status kepegawaian dan kesejahteraan. Menurutnya, kebutuhan tenaga kesehatan juga layak menjadi perhatian dalam perencanaan program CSR dan PPM perusahaan.
Dukungan terhadap tenaga pendidikan dan kesehatan dinilai penting karena kedua sektor tersebut berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar masyarakat di wilayah sekitar operasional perusahaan.
Karena itu, DPRD mendorong agar program CSR dan PPM tidak hanya dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga menjadi instrumen kolaborasi untuk membantu menjawab persoalan masyarakat yang belum sepenuhnya tertangani melalui program pemerintah.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, pihak perusahaan menyatakan akan melakukan identifikasi kembali terhadap kebutuhan dan persoalan yang disampaikan DPRD. Usulan tersebut selanjutnya akan dikaji untuk direncanakan dalam implementasi program pada tahun mendatang.
Melalui pertemuan ini, Komisi I DPRD Halmahera Tengah berharap kesepakatan pembangunan pagar masjid, ruas jalan, dan asrama mahasiswa dapat ditindaklanjuti secara konsisten. Pada saat yang sama, perluasan perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan manfaat program CSR dan PPM bagi masyarakat Desa Waleh, Desa Fritu, serta wilayah sekitar operasional perusahaan.
DPRD juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi berkelanjutan antara pemerintah daerah, pemerintah desa, perusahaan, dan masyarakat agar setiap program yang direncanakan benar-benar sesuai kebutuhan serta memberikan dampak positif bagi pembangunan Halmahera Tengah.
Kaperwil Malut:SM
Tinggalkan Balasan