TIDORE, — Aktivitas pangkalan kayu milik CV WHIDO yang beroperasi di Desa Kosa, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, menjadi sorotan. Selain status dokumen administrasi perusahaan yang belum terverifikasi, asal-usul kayu yang ditampung dan diperjualbelikan juga mendesak ditelusuri oleh instansi teknis dan aparat penegak hukum (APH), Selasa 10/11/2026.
Berdasarkan pantauan awak media di lokasi, terlihat sejumlah tumpukan kayu dari berbagai jenis yang diduga disiapkan untuk diperdagangkan kepada masyarakat. Pangkalan tersebut diketahui dikelola seorang pria berinisial Man yang akrab disapa Mansur.
Saat dikonfirmasi, Mansur menjelaskan bahwa kayu yang diperjualbelikan dibeli langsung dari masyarakat yang membawa hasil kayu dari sejumlah wilayah di sekitar Kecamatan Oba. Ia mengaku membeli kayu dengan harga sekitar Rp2,5 juta per meter kubik.
Sementara harga penjualan kembali kepada konsumen, menurut Mansur, disesuaikan dengan harga pembelian dengan keuntungan sekitar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu per meter kubik. Kayu tersebut juga dipasarkan ke wilayah Tidore dan Pulau Makian apabila terdapat pesanan, termasuk untuk kebutuhan pembangunan atau proyek tertentu.
Mansur turut menjelaskan bahwa saat ini dirinya tidak lagi menggunakan operator penebangan sebagaimana sebelumnya. Ia mengaku dahulu pernah menggunakan tenaga operator dan memanfaatkan sapi untuk menarik kayu, tetapi sekarang kayu dibeli langsung dari warga yang datang membawa hasil kayu ke pangkalan.
Keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai legalitas rantai pasok kayu yang masuk ke pangkalan. Sebab, mekanisme pembelian langsung dari masyarakat tidak serta-merta menghapus kewajiban pelaku usaha untuk memastikan asal-usul dan dokumen pengangkutan hasil hutan sesuai ketentuan.
Karena itu, perlu dipastikan siapa pemasok kayu, dari mana lokasi penebangannya, apakah berasal dari hutan hak atau tanah milik masyarakat, serta apakah seluruh hasil kayu tersebut dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Pemeriksaan juga penting untuk memastikan tidak ada kayu yang berasal dari kawasan hutan negara atau kawasan hutan lindung tanpa dasar pemanfaatan yang sah.
Sorotan berikutnya tertuju pada dokumen administrasi CV WHIDO. Berdasarkan penelusuran awal awak media, perusahaan tersebut diketahui menampilkan dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan nomor 2708554001118. Namun, status keberlakuan dan kesesuaiannya dengan sistem perizinan berusaha saat ini belum memperoleh verifikasi resmi.
Sebagaimana diketahui, dalam sistem perizinan berusaha berbasis Online Single Submission (OSS), Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi identitas pelaku usaha dan menggantikan fungsi TDP dalam sistem administrasi perusahaan sebelumnya. Oleh sebab itu, status dokumen yang digunakan CV WHIDO perlu dikonfirmasi kepada instansi penerbit dan DPMPTSP Kota Tidore Kepulauan.
DPMPTSP diminta memeriksa apakah CV WHIDO telah memiliki NIB, bagaimana status administrasi badan usahanya, serta apakah perizinan yang dimiliki sesuai dengan kegiatan penampungan dan perdagangan kayu. Pemeriksaan tersebut penting agar legalitas usaha tidak hanya didasarkan pada dokumen administrasi lama.
Di sisi lain, perlu ditegaskan bahwa kepemilikan akta badan usaha maupun NIB tidak otomatis membuktikan seluruh kayu yang diperdagangkan berasal dari sumber yang sah. Legalitas perusahaan dan legalitas hasil hutan merupakan dua aspek berbeda yang masing-masing wajib dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam konteks kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 mengatur tata hutan, pemanfaatan hutan, serta penatausahaan hasil hutan. Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar penting bagi instansi berwenang untuk memeriksa dokumen asal-usul, pengangkutan, dan peredaran hasil hutan sesuai klasifikasi serta jenis kegiatan usahanya.
Pemeriksaan juga perlu memastikan kesesuaian dokumen angkutan kayu, identitas pemasok, bukti transaksi pembelian, lokasi sumber kayu, serta dokumen lain yang diwajibkan berdasarkan jenis dan sumber hasil hutan. Dengan demikian, setiap kayu yang masuk dan keluar dari pangkalan dapat ditelusuri secara administratif maupun faktual.
Atas persoalan tersebut, Polda Maluku Utara melalui Ditreskrimsus, Polsek setempat, serta instansi kehutanan yang berwenang didesak melakukan penelusuran terhadap aktivitas pembelian, penampungan, dan distribusi kayu CV WHIDO. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah kegiatan perdagangan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Dinas Kehutanan juga diminta turun melakukan verifikasi lapangan dan pemeriksaan dokumen. Apabila ditemukan indikasi kayu berasal dari kawasan hutan tanpa izin atau dokumen yang dipersyaratkan, temuan tersebut harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum sesuai kewenangan masing-masing.
Langkah pemeriksaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi ataupun menyimpulkan adanya tindak pidana, melainkan memastikan bahwa aktivitas perdagangan hasil hutan tidak menjadi celah bagi peredaran kayu yang tidak jelas sumber legalitasnya. Transparansi administrasi dan keterlacakan hasil hutan merupakan bagian penting dalam menjaga kelestarian sumber daya alam.
Sebelum berita ini dipublikasikan, awak media SorotPublik.id telah mengirimkan materi pemberitaan mentah kepada Mansur untuk meminta klarifikasi mengenai dokumen perizinan pangkalan dan asal-usul kayu yang diperjualbelikan. Mansur merespons dengan menyampaikan ucapan terima kasih atas informasi tersebut.
Ketika kembali dimintai penjelasan substantif, Mansur menyampaikan, “Nanti baku dapa di Kosa saja kalau bisa.” Ia kemudian menjelaskan masih sibuk menghadiri acara pernikahan keluarganya dan meminta agar awak media menghubunginya kembali pada hari berikutnya untuk memberikan keterangan.
Namun, hingga dua hari setelah komunikasi awal, awak media kembali menghubungi Mansur untuk meminta penjelasan mengenai legalitas administrasi CV WHIDO dan dokumen asal-usul kayu. Hingga berita ini diterbitkan, Mansur belum memberikan klarifikasi substantif terhadap pertanyaan tersebut.
Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers untuk mendorong transparansi dan kepatuhan hukum dalam kegiatan usaha perdagangan hasil hutan. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Mansur selaku pengelola CV WHIDO serta DPMPTSP dan instansi kehutanan terkait, sesuai prinsip pemberitaan berimbang dan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Tinggalkan Balasan