JAKARTA, – Gerakan Aksi Mahasiswa Maluku Utara Jakarta (GAM Malut Jakarta) mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, serta Bareskrim Mabes Polri segera turun tangan memeriksa dugaan kejanggalan pelaksanaan proyek pembangunan Jembatan Kali Dodaga di Desa Dodaga, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, Rabu 11/11/2026.
Proyek yang menggunakan anggaran APBD Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2026 tersebut memiliki pagu sebesar Rp6.439.988.000,00. Paket pekerjaan bernomor lelang 10145057000 itu dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Halmahera Timur dan dikerjakan oleh CV Degarsya Jaya Abadi.
Koordinator Lapangan (Korlap) GAM Malut Jakarta, Selsius, mengungkapkan adanya dugaan penggunaan material konstruksi yang berasal dari aktivitas pertambangan galian C tanpa izin resmi. Persoalan tersebut dinilai serius karena menyangkut legalitas sumber material, kepatuhan terhadap ketentuan pertambangan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah bernilai miliaran rupiah.
Tidak hanya itu, GAM juga menyoroti dugaan keterlibatan Kepala Desa Dodaga, Sidin Abu, dalam proses pelaksanaan proyek tersebut. Selsius meminta aparat penegak hukum tidak hanya memeriksa kontraktor pelaksana, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain yang memiliki hubungan dengan pengadaan maupun penyediaan material proyek.
“Kami meminta Bareskrim Mabes Polri memerintahkan Kapolda Maluku Utara bersama Polres Halmahera Timur segera melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas PUPR Halmahera Timur dan Kepala Desa Dodaga, Sidin Abu. Telusuri asal-usul material yang digunakan, periksa dokumen perizinannya, dan pastikan apakah seluruh proses pekerjaan telah berjalan sesuai ketentuan hukum,” tegas Selsius.
Menurut GAM, penggunaan material pertambangan harus dapat dibuktikan berasal dari sumber yang sah dan memenuhi ketentuan perizinan serta standar teknis konstruksi. Hal tersebut berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 158 dan Pasal 161 yang mengatur ketentuan pidana terkait aktivitas pertambangan tanpa izin dan peredaran mineral yang tidak berasal dari sumber perizinan yang sah.
GAM menegaskan, apabila dugaan penggunaan material ilegal terbukti, persoalan tersebut tidak boleh berhenti sebatas evaluasi administrasi proyek. Aparat harus menelusuri rantai pasok material, dokumen pembayaran, kesesuaian spesifikasi teknis, volume pekerjaan, hingga kemungkinan adanya kerugian keuangan daerah apabila ditemukan penyimpangan.
Sorotan lain disampaikan Selsius terkait dugaan adanya seorang jurnalis dari media Patriot Haltim berinisial IS yang disebut-sebut mencoba membekingi atau menutupi persoalan proyek Jembatan Kali Dodaga.
“Kami menduga ada pihak yang mencoba membekingi atau menutupi persoalan ini. Kami menyebut adanya Seorang Oknum Jurnalis berinisial IS dari Media Patriot Haltim. Dugaan tersebut harus diklarifikasi dan diuji berdasarkan bukti. Jangan sampai profesi pers digunakan untuk menghalangi keterbukaan informasi dan pengawasan terhadap proyek yang bersumber dari uang rakyat,” tegas Selsius.
Atas sejumlah dugaan tersebut, GAM Malut Jakarta memastikan akan melakukan konsolidasi dan aksi penyampaian aspirasi pada Rabu, 11 November 2026, dengan sasaran Mabes Polri, Kementerian PUPR RI, dan Kejaksaan Agung RI.
Dalam tuntutannya, GAM Malut Jakarta mendesak Kapolri segera mengevaluasi Kapolda Maluku Utara dan Kapolres Halmahera Timur. Desakan tersebut didasarkan pada penilaian GAM terhadap belum optimalnya penanganan dugaan aktivitas perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan galian C ilegal.
Selanjutnya, GAM mendesak Kementerian PUPR RI meminta Bupati Halmahera Timur mengevaluasi bahkan mencopot Kepala Dinas PUPR apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran dalam pelaksanaan maupun pengawasan proyek Jembatan Kali Dodaga.
GAM juga mendesak Kejaksaan Agung RI melakukan penelaahan dan penyelidikan apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, serta meminta BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran Rp6.439.988.000,00, termasuk kesesuaian volume, spesifikasi teknis, dokumen pengadaan, dan pertanggungjawaban keuangan proyek.
Tidak berhenti di situ, GAM Malut Jakarta turut mendesak Dewan Pers melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap jurnalis berinisial IS apabila terdapat pengaduan dan bukti dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. GAM meminta persoalan tersebut ditangani melalui mekanisme Dewan Pers dengan tetap menghormati hak jawab dan kebebasan pers.
Selsius menegaskan pihaknya siap menyerahkan data serta dokumen pendukung kepada instansi terkait untuk memperkuat laporan dan tuntutan pemeriksaan. GAM meminta seluruh lembaga yang memiliki kewenangan tidak mengabaikan persoalan tersebut, mengingat proyek itu menggunakan anggaran publik dalam jumlah besar.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Timur, Kepala Desa Dodaga Sidin Abu, maupun CV Degarsya Jaya Abadi terkait dugaan yang disampaikan GAM Malut Jakarta. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Tinggalkan Balasan