HALMAHERA TENGAH, – Dugaan tindak pidana pemalsuan surat di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, kini memasuki ranah hukum. Mustami Jamal, SP alias Tami, secara resmi melaporkan Anhar Ashari ke Kepolisian Resor (Polres) Halmahera Tengah atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 391 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Selasa 11/11/2026.
Laporan tersebut diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Halmahera Tengah pada Sabtu, 7 November 2026, pukul 12.45 WIT. Hal itu dibuktikan melalui Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/365/XI/2026/SPKT/RES HALTENG. Dalam dokumen tersebut, peristiwa yang diadukan disebut terjadi pada Juni 2026, bertempat di Desa Tilope, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah.
Persoalan ini tidak boleh dipandang sebatas perselisihan administrasi atau perbedaan kepentingan antara para pihak. Apabila benar terdapat surat yang dibuat secara tidak benar, dipalsukan, kemudian dimaksudkan untuk digunakan seolah-olah sebagai dokumen sah dan menimbulkan kerugian, maka persoalan tersebut dapat masuk dalam ranah tindak pidana pemalsuan surat.
Karena itu, keaslian dokumen, proses pembuatannya, tanda tangan, keterangan yang dimuat, serta pihak yang membuat maupun menggunakannya harus ditelusuri secara objektif.
Secara yuridis, Pasal 391 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bahwa setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, pembebasan utang, atau diperuntukkan sebagai bukti suatu hal, dengan maksud menggunakannya seolah-olah benar dan tidak palsu, apabila penggunaannya dapat menimbulkan kerugian, dapat dipidana dengan penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak kategori VI.
Bahkan, ketentuan Pasal 391 ayat (2) juga mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau dipalsukan seolah-olah benar, apabila penggunaannya dapat menimbulkan kerugian.
Artinya, penyelidikan tidak semestinya hanya berhenti pada siapa yang diduga membuat dokumen, tetapi juga perlu menelusuri siapa yang mengetahui, menggunakan, atau meminta dokumen tersebut digunakan apabila ditemukan indikasi keterlibatan dan terpenuhinya unsur pidana.
Lebih jauh, apabila dokumen yang dipersoalkan ternyata termasuk akta autentik atau surat keterangan mengenai hak atas tanah, penyidik juga perlu menguji relevansi Pasal 392 UU Nomor 1 Tahun 2023. Ketentuan tersebut mengatur pemalsuan terhadap jenis surat tertentu dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun. Namun, penerapan pasal ini harus disesuaikan dengan jenis dokumen dan hasil pembuktian, bukan sekadar dugaan.
Oleh karena itu, Polres Halmahera Tengah didesak melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, termasuk mengamankan dan memeriksa dokumen asli, meminta keterangan pihak-pihak yang berkaitan, menelusuri riwayat penerbitan dokumen, serta melakukan pemeriksaan forensik apabila ditemukan persoalan pada tanda tangan, cap, atau bentuk fisik dokumen. Langkah tersebut penting agar penanganan perkara tidak hanya bertumpu pada keterangan sepihak, tetapi benar-benar didukung alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Aparat penegak hukum juga perlu memastikan apakah dokumen yang dipersoalkan pernah digunakan untuk kepentingan administrasi, kepentingan hukum, penguasaan hak, atau kepentingan lainnya yang berpotensi merugikan pihak tertentu. Jika ditemukan bukti yang cukup dan seluruh unsur tindak pidana terpenuhi, proses hukum harus dilanjutkan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan tanpa pandang bulu.
Awak media juga membuka ruang seluas-luasnya bagi Anhar Ashari selaku pihak terlapor maupun pihak kepolisian, khususnya penyidik Polres Halmahera Tengah yang menangani laporan tersebut, untuk menyampaikan hak jawab, klarifikasi, maupun penjelasan resmi terkait substansi perkara dan perkembangan penanganan laporan.
Setiap informasi, tanggapan, dan klarifikasi yang disampaikan akan menjadi bagian penting dalam melengkapi pemberitaan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh, objektif, transparan, dan berimbang sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Keperwil SM_Malut.Com
Tinggalkan Balasan