TERNATE, – Pemerintah Kota Ternate terus mendorong pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah, termasuk sekolah-sekolah yang berada di kawasan kepulauan dan wilayah pinggiran. Upaya tersebut dilakukan untuk menghapus stigma sekolah favorit sekaligus memastikan seluruh peserta didik mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan setara.
Komitmen itu ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Dr. H. Rizal Marsaoly, S.E., M.M., saat memimpin apel pagi dalam agenda Rabu Menyapa di SMP Negeri 13 Ternate, Kelurahan Loto, Kecamatan Ternate Barat, Rabu (11/11/2026).
Dalam arahannya, Rizal menegaskan bahwa tidak boleh ada sekolah yang dianggap lebih unggul hanya karena memiliki predikat favorit, sementara sekolah lainnya justru kurang diminati masyarakat.
“Tidak boleh ada sekolah yang dipandang lebih unggul hanya karena menyandang predikat favorit, sementara sekolah lainnya kurang diminati. Setiap sekolah harus mampu memberikan pelayanan pendidikan dengan kualitas yang sama,” tegas Sekda.
Menurutnya, pemerataan mutu pendidikan tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dan pemenuhan fasilitas sekolah. Peningkatan kapasitas, kompetensi, serta profesionalisme tenaga pendidik juga harus menjadi perhatian serius.
Rizal yang juga menjabat sebagai Ketua PGRI Kota Ternate itu mengingatkan bahwa kebijakan sistem zonasi harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk mendorong seluruh sekolah meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.
Ia menilai, setiap satuan pendidikan memiliki tanggung jawab yang sama dalam menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas, sehingga masyarakat tidak hanya menjadikan sekolah tertentu sebagai pilihan utama.
Perhatian terhadap SMP Negeri 13 Ternate menjadi bagian dari upaya pemerataan tersebut. Sekolah yang berada di wilayah utara Ternate itu diharapkan terus berkembang dan mampu meningkatkan standar pembelajaran agar sejajar dengan sekolah-sekolah lainnya di pusat kota.
Untuk mewujudkan target tersebut, Sekda mendorong kolaborasi antara Dinas Pendidikan, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan pihak sekolah. Sinergi lintas sektor dinilai penting, terutama dalam pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pendidikan.
Selain membahas pemerataan mutu pendidikan, Rizal juga menyampaikan perkembangan penataan tenaga non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota Ternate, termasuk tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
Ia mengungkapkan, sebanyak 3.583 pegawai non-ASN masuk dalam proyeksi penataan status kepegawaian melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Saat ini, Pemerintah Kota Ternate masih menunggu petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat terkait mekanisme peralihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu yang diproyeksikan terealisasi pada 2027.
Penataan tenaga pendidik tersebut diharapkan turut memperkuat kualitas pelayanan pendidikan, mengingat keberadaan guru merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan.
Melalui peningkatan kompetensi guru, pemenuhan sarana dan prasarana, serta penataan status kepegawaian, Pemkot Ternate berupaya membangun sistem pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan.
Pemerataan kualitas pendidikan bukan sekadar menghilangkan label sekolah favorit, tetapi memastikan setiap anak di Kota Ternate memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu, tanpa dibatasi oleh lokasi maupun status sekolah.
Dengan demikian, SMP Negeri 13 Ternate dan sekolah-sekolah lainnya di wilayah pinggiran maupun kepulauan diharapkan mampu berkembang secara optimal serta memberikan pelayanan pendidikan yang setara dengan sekolah-sekolah di pusat kota.
Kaperwil Malut:SM
Tinggalkan Balasan