HALTENG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Maluku Utara, memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Salah satu sorotan utama adalah proyeksi defisit anggaran sekitar Rp125 miliar serta tuntutan agar pemerintah daerah lebih memprioritaskan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, Rabu 11/11/2026.
Catatan tersebut disampaikan lima fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan I Tahun 2026, dengan agenda penyampaian pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD 2027, di Gedung DPRD Halteng. Rapat kemudian dilanjutkan dengan penyampaian jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi.
Dalam Nota Keuangan RAPBD 2027, pemerintah daerah memproyeksikan pendapatan mencapai lebih dari Rp2,1 triliun, sementara belanja daerah direncanakan menembus Rp2,2 triliun. Komposisi tersebut menyebabkan defisit sekitar Rp125 miliar yang direncanakan ditutup melalui instrumen pembiayaan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Struktur pendapatan daerah turut ditopang transfer pemerintah pusat, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang disebut mencapai Rp616 miliar. Kondisi ini menjadi perhatian DPRD agar pengelolaan fiskal dilakukan secara cermat, terukur, dan benar-benar berdampak terhadap kebutuhan masyarakat.
Lima fraksi, yakni PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, Gerakan Nurani Rakyat, serta PKB-PAN, menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis. Fraksi-fraksi tersebut menekankan agar kebijakan anggaran tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menjawab persoalan pelayanan publik yang masih membutuhkan perhatian serius.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah nasib sekitar 235 tenaga pendidik TK/PAUD berstatus sukarela. Fraksi PDI Perjuangan mendorong Dinas Pendidikan melakukan pendataan menyeluruh sekaligus mempertimbangkan kebutuhan anggaran bagi para tenaga pendidik tersebut dalam RAPBD 2027.
Di sektor pelayanan dasar, DPRD turut menyoroti persoalan krisis air bersih dan buruknya sistem drainase di Kota Weda. Pemerintah daerah diminta tidak sekadar menjadikan persoalan tersebut sebagai agenda perencanaan, tetapi memastikan adanya langkah konkret melalui penganggaran dan pelaksanaan program yang tepat sasaran.
Perhatian DPRD juga diarahkan pada pembangunan infrastruktur pedesaan, khususnya jalan tani di Patani Timur, serta penyaluran bantuan Rumah Layak Huni (RLH). Bantuan tersebut diminta benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan berdasarkan data dan kondisi riil di lapangan.
Sementara itu, sektor pertambangan dan perkebunan diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih luas terhadap kesejahteraan masyarakat. DPRD mendorong agar pertumbuhan ekonomi daerah diikuti pemerataan manfaat melalui pemberdayaan desa, penguatan UMKM, dan upaya menekan angka kemiskinan.
Fraksi PKB-PAN juga mengingatkan pemerintah daerah agar menuntaskan sejumlah pembangunan aset daerah yang belum selesai, di antaranya Gelanggang Olahraga (GOR), gedung kesenian, Istana Daerah, Monumen Pembangunan, hingga Menara Masjid Agung di Weda. Selain itu, disiplin pimpinan OPD dalam mengikuti pembahasan anggaran bersama Badan Anggaran (Banggar) dinilai penting untuk menjamin efektivitas dan transparansi pembahasan.
Menanggapi berbagai catatan tersebut, Wakil Bupati Halteng, Ahlan Jumadil, menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD. Ia menegaskan bahwa berbagai pandangan, koreksi, dan rekomendasi legislatif akan menjadi bahan perhatian pemerintah daerah dalam menyempurnakan RAPBD 2027.
Menurut Ahlan, keterbatasan ruang fiskal menuntut pemerintah daerah mengelola anggaran secara hati-hati, transparan, dan akuntabel, terutama dalam membiayai urusan wajib pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. OPD teknis juga akan diarahkan menindaklanjuti aspirasi terkait pendataan tenaga pendidik non-PTT, penanganan krisis air bersih, hingga mitigasi dampak perubahan iklim terhadap perkebunan rakyat.
Dengan proyeksi defisit sekitar Rp125 miliar, pembahasan RAPBD 2027 menjadi momentum penting bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk memastikan setiap alokasi anggaran memiliki manfaat nyata. Masyarakat kini menantikan agar kesepakatan anggaran tersebut tidak berhenti pada dokumen perencanaan, melainkan diwujudkan melalui pelayanan publik yang lebih baik dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Halmahera Tengah.
Kaperwil Malut:SM
Tinggalkan Balasan